Managemen Pemberitaan Di Diskominfo Lombok Tengah Dikritik, Wartawan: Ada yang Dilirik Ada yang Diabaikan
LOMBOK TENGAH – Praktik manajemen pemberitaan dan kemitraan di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lombok Tengah menuai sorotan tajam dari kalangan pers. Sejumlah wartawan mengeluhkan adanya ketidakadilan dalam akses informasi dan kerja sama pemberitaan, serta janji yang tak kunjung terealisasi.
Beberapa awak media yang diwawancarai mengaku kesulitan mendapatkan kemudahan akses maupun pelibatan dalam kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui Diskominfo. Padahal, menurut mereka, hal tersebut merupakan hak dan kebutuhan profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik.
"Kami merasa dipersulit dalam hal kerjasama pemberitaan. Padahal sebelumnya pernah ada janji dari Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Tengah terkait hal ini, namun hingga saat ini belum ada realisasinya," ungkap salah satu wartawan yang meminta namanya tidak ditampilkan, Rabu (01/07).
Situasi ini dianggap menjadi dilema besar bagi komunitas pers di wilayah tersebut. Pasalnya, di satu sisi ada kelompok wartawan atau organisasi media yang terlihat aktif dilibatkan dan mendapatkan perhatian khusus, namun di sisi lain, tidak sedikit rekan sejawat yang justru terpinggirkan dan seolah tidak diakomodir.
"Ini menjadi dilema besar karena di samping itu ada wartawan yang dirangkul, di lain sisi beberapa wartawan tidak dirangkul oleh Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah. Seolah-olah ada pembedaan perlakuan," tambahnya.
Kondisi ini pun memunculkan pertanyaan mengenai standar dan kriteria yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam membangun kemitraan dengan insan pers, apakah berdasarkan asas profesionalisme, legalitas, atau justru mengarah pada kedekatan personal.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Bidang Humas Diskominfo Lombok Tengah memberikan klarifikasi saat dikonfirmasi di ruang kerjanya. Ia mengakui adanya keterbatasan dalam penambahan mitra baru, namun hal ini bukan tanpa alasan.
Menurutnya, kendala utama yang dihadapi saat ini adalah faktor anggaran. Hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa tidak semua organisasi maupun wartawan baru bisa langsung masuk atau terakomodir dalam skema kerja sama yang ada.
"Keterbatasan anggaran yang ada yang membuat tidak bisa masuknya organisasi baru maupun wartawan baru," pungkasnya singkat.
Hingga berita ini diturunkan, masih belum jelas langkah konkret apa yang akan diambil oleh Diskominfo untuk menyelesaikan persoalan ini demi terciptanya iklim komunikasi yang sehat dan berkeadilan bagi seluruh insan pers di Lombok Tengah.
Oleh Ali bin ahmad
