Provinsi NTB Rawan Korupsi Seruan Ketua Umum Sasaka Nusantara OTT Bukan Aib Tapi Pembersihan
Mataram,NTB.Tangkapupdate24jam.my.id. Analisis Ketua Umum Sasaka Nusantara NTB Lalu Ibnu Hajar Setelah Bupati LAZ Di OTT KPK
Terbuka Peluang Pejabat Daerah NTB Kena OTT KPK dan Tersangkut Kasus Korupsi.
1. } KONDISI NTB SAAT INI - "TITIK RAWAN"
NTB termasuk provinsi dengan 3 faktor risiko tinggi korupsi menurut pola KPK:
Faktor Risiko,Kondisi NTB
1. Anggaran Besar, APBD NTB , Dana Desa , Proyek Strategis Nasional. Proyek jalan, pariwisata, KEK, tambang masih jalan
2. Sektor Rawan, Pariwisata Mandalika, Izin Tambang, Perizinan Investasi, Pengadaan RS, Dana Bansos, Dana Desa
3. Pengaduan Publik,LHKPN, Laporan ke KPK/Ombsudman terkait pungli perizinan masih ada
Selama ada "uang besar , kewenangan , pengawasan lemah" ,peluang OTT masih ada.
2.}LIMA JENIS KASUS YANG PALING BERPELUANG JADI OTT DI NTB
1.Proyek Dan Pengadaan APBD
Jalan, Irigasi, RS, Sekolah. Modus: Fee proyek 5-10%, mark up, pemenang tender diatur. Ini paling banyak di daerah.,
2.Perizinan dan Investasi
Tambang, Hotel, KEK Mandalika, Kawasan Pariwisata. Modus: Suap percepatan izin, "jatah proyek" ke pihak tertentu.,
3.Dana Desa dan Bansos
NTB punya ribuan desa. Modus: Pemotongan, laporan fiktif, proyek tidak sesuai RAB. KPK sudah beberapa kali OTT Kades di daerah lain.
4.Pajak dan Retribusi Daerah
Bapenda, Perparkiran, Pasar. Modus: Setoran ke pejabat, kebocoran PAD.,
5.Penegakan Hukum
Jual beli perkara, "Damai" kasus. Contoh: OTT Kejari Pamekasan dulu jadi peringatan.
3.} SIAPA YANG PALING BERPELUANG JADI TARGET?
Bukan menuduh orang ya, tapi berdasarkan pola OTT:
1.Kepala Daerah ,Wakil - Pemegang kebijakan akhir proyek dan izin
2.Sekda + Kadis Teknis: PUPR, Kesehatan, Pendidikan, DPMD, ESDM, Pariwisata
3.Direktur BUMD- Pengelola uang Daerah
4.PPK dan Pejabat Pengadaan - Titik rawan di proyek
5.Camat dan Kades - Titik rawan Dana Desa
4. } KENAPA MASIH ADA PELUANG?
1.Tekanan Politik: Pilkada 2024 kemarin, biaya politik tinggi. Rawan "balas budi proyek"
2.Lemahnya Integritas Sistem*: E-katalog belum 100%, pengawasan internal belum kuat
3.Budaya "Fee": Masih ada anggapan "proyek = ada bagian"
4.KPK Fokus Daerah: Setelah OTT pusat, KPK sekarang banyak turun ke daerah. Juni 2026 baru OTT Imigrasi Jakbar
5.} UPAYA PENCEGAHAN AGAR TIDAK KENA OTT
Ini yang harus dikuatkan Pemda , DPRD , Aparat:
1.Transparansi: Buka semua lelang, anggaran, di website Rakyat bisa awasi
2.SPI Kuat: Inspektorat harus berani audit mendadak
3.Whistleblower System: ASN & masyarakat berani lapor ke KPK 198
4.Pendidikan Anti Korupsi: Dari ASN sampai Kades. Paham gratifikasi itu haram
5.LHKPN Tertib: Harta pejabat dicek. Kalau gaya hidup > penghasilan = red flag
KESIMPULAN SASAKA NUSANTARA NTB
Peluang masih ADA dan BESAR selama 3 hal ini belum beres: Anggaran besar, Kewenangan luas, Pengawasan lemah.
OTT bukan aib NTB Tapi jadi momentum pembersihan. Daerah yang bersih justru akan dipercaya investor dan pusat.
Pesan:
_"Bagi Pejabat: Ingat Sumpah Jabatan.
_Bagi Rakyat: Awasi dan Laporkan. _Bag
i KPK: Tegakkan hukum tanpa pandang bulu."
(Reporter NTB Ali Bin Ahmad)
