Soroti Proyek PUPR Lombok Barat Bermasalah, SMDR Desak Audit Serius
LOMBOK.BARAT.Tangkapupdate24jam.my.id.Aliansi Suara Mahasiswa Untuk Demokrasi Rakyat (SMDR) menyoroti sejumlah proyek infrastruktur di bawah pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Barat yang dinilai menyimpan banyak masalah. Berbagai temuan mulai dari kualitas pekerjaan yang dibahas, keterlambatan, hingga dugaan penggunaan material yang tidak standar menjadi alasan utama untuk membenarkan hal tersebut.
Dalam rilis pers yang diterima awak media, SMDR menyoroti sejumlah strategi proyek, antara lain pembangunan sarana dan prasarana meliputi Kantor Bupati Lombok Barat, pembangunan jembatan ruas jalan Gerung, pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALDES) di 12 desa dan IPLT, hingga pembangunan ruas jalan Menang, Kecamatan Gerung.
Menurut organisasi ini, berbagai permasalahan yang muncul di lapangan mengindikasikan lemahnya pengawasan. Mulai dari kualitas bangunan yang tidak sesuai harapan, keterlambatan penyelesaian, hingga dugaan kuat penggunaan material bekas di beberapa lokasi pembangunan.
“Rakyat tidak anti pembangunan. Namun rakyat berhak mendapatkan pembangunan yang berkualitas, aman, dan sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan,” tegas pernyataan SMDR.
Berdasarkan pemantauan lapangan dan penelusuran dokumen di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Lombok Barat, ditemukan sejumlah kejanggalan pada proyek pembangunan sarana dan prasarana lingkup Kantor Bupati. Paket pekerjaan dengan pagu anggaran mencapai Rp1,3 miliar ini diperkirakan menyisakan masalah teknis maupun administrasi.
SMDR menyoroti dugaan penggunaan material bekas, termasuk penggunaan besi pagar lama dan material timbunan hasil pembongkaran bangunan sebelumnya. Selain itu, ditemukan pula masalah drainase yang menyebabkan terakumulasinya udara di area proyek, yang menimbulkan pertanyaan besar terkait perencanaan dan kualitas pengerjaan.
“Jika taman bermain berubah menjadi kolam renang, maka wajar saja jika publik menafsirkan keseriusan pengawasan,” tambahnya.
Tak hanya itu, proyek pembangunan jembatan juga menjadi sorotan terkait perpanjangan waktu kontrak yang dinilai tidak wajar disertai kualitas yang mengecewakan. Dugaan minimalnya standar keselamatan kerja, seperti pekerja yang tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), juga menjadi perhatian serius.
SMDR menilai bahwa permasalahan ini tidak dapat dianggap remeh karena pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari uang rakyat. Infrastruktur harusnya memberikan manfaat jangka panjang, bukan justru cepat rusak dan menimbulkan keresahan.
Mereka juga menuntut transparansi penuh terkait Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis, kemajuan pekerjaan, hingga realisasi anggaran agar masyarakat dapat ikut mengawasi.
Atas dasar itu, SMDR mendorong Inspektorat Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP, serta aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek-proyek yang dinilai bermasalah tersebut.
“Jangan sampai APBD hanya dijadikan ajang proyek tanpa memikirkan kualitas dan kepentingan rakyat. Infrastruktur yang dibangun menggunakan uang masyarakat harus benar-benar memberikan manfaat dan dikerjakan dengan penuh tanggung jawab,” tegas mereka.
Kritik ini disampaikan sebagai bentuk kepedulian untuk mendorong tata kelola pembangunan yang transparan, profesional, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Tim Investigasi NTB
